Neoliberalisme 2021: Praktiknya dalam sistem Pendidikan di Jayapura

belajar dari Kasus Penggusuran Rusunawa UNCEN,

oleh: Cinta G 

Dokumentasi: Venus Kobak, aktivis mahasiswa UNCEN

21 Mei 1998 merupakan hari bersejarah bagi bangsa Indonesia yaitu lengsernya rezim tangan besi: Soeharto. 

rezim soeharto dilengserkan dengan kekuatan persatuan rakyat yang dipelopori oleh pemuda dan mahasiswa. 

13 tahun kemudian tanggal yang sama menjadi catatan kelam bagi mahasiswa dan pemuda Papua di Jayapura. 

Bagaimana tidak, penggusuran Asrama Mahasiswa Uncen dilakukan dengan kekuatan militer, setelah itu dikagetkan juga dengan kematian wakil gubernur Papua, Klemen Tinal. 

"Sebuah pesan kelam yang dikirimkan oleh negara ini kepada rakyat Papua", Tangan Besi kembali lagi.

Jayapura menjadi lahan baru akumulasi modal bagi pemodal besar. Jayapura sebagai suatu kota yang menjadi pusat pemerintahan Indonesia, sehingga infrastruktur dibangun dengan cepat tanpa memperhatikan kondisi suprastruktur masyarakat Papua. 

Pembangunan jalan, gedung-gedung pusat pemerintahan, pusat perbankan, pusat belanja, pusat pendidikan dan kesehatan dibangun dengan megah. 

Namun, pembangunan tersebut tidak menjamin hak hidup masyarakat Papua. 

Hak yang dimaksud adalah hak atas pendidikan yang layak, kesehatan yang layak, hak berorganisasi, tempat tinggal yang layak, hak atas tanah untuk dikelola, hak untuk kesejahteraan ekonomi, hak untuk berpandangan politik dsb. 

21 Mei 2021 menjadi salah satu catatan kelam bagi sistem pendidikan di Papua. 

Penggusuran paksa atas perintah Rektor Uncen, dan menggunakan tangan besi (militer Indonesia) untuk mengintimidasi dan menggusur rumah bagi ratusan mahasiswa Papua. 

Ratusan mahasiswa ini merupakan mahasiswa Universitas Cendrawasih. 

Opini yang dibentuk oleh media versi lembaga kepada masyarakat umum adalah 75 % asrama dihuni oleh non-mahasiswa aktif dan 25 % dihuni oleh mahasiswa aktif, mayoritas penghuni adalah masyarakat Papua meskipun mahasiswa aktif maupun tidak aktif. 

Penggusuran paksa dengan menggunakan kekuatan gabungan militer (TNI,PORLI) adalah pelanggaran HAM, karena militer yang seharusnya menjaga kambtimas juga stabilitas negara dan rakyat justru meneror rakyat. 

TNI dan Porli memiliki hak menggunakan senjata api (alat kuasa) sedangkan mahasiswa yang berada di Asrama yang digusur sama sekali tidak.

Hal ini mencerminkan negara menjadi pelaku pelanggaran HAM. 

800 mahasiswa Papua terpaksa menyebar ke seluruh penjuru kota Jayapura, kab. Jayapura dan kab. Keerom untuk berlindung. 

Beberapa harus kehilangan benda berharga karena dihancurkan oleh militer. 

Tindakan menghancurkan barang-barang penghuni merupakan cerminan kebencian negara terhadap rakyatnya sendiri. 

Kajahatan terstruktur untuk memeras rakyat 

Jayapura atau lebih dikenal Port Numbay merupakan kota yang dijadikan pemerintahan Belanda sebagai tempat pusat pemerintahan juga pendidikan pada abad ke 19. 

Jayapura juga menjadi salah satu tempat terjadinya perang dunia ke-2.

Pembangunan infrastruktur di Papua di era Belanda beriringan dengan pembangunan suprastruktur. 

Pembangunan jalan, jembatan diiringi dengan pembangunan sistem pendidikan, hanya saja pendekatan Belanda perlahan menghancurkan budaya komunal masyarakat adat Papua. 

Setelah Perang Dunia ke-2, terjadi dinamika Internasional yaitu krisis ekonomi dan politik, terjadi perubahan sistem politik secara keseluruhan yakni wilayah-wilayah yang diduduki paksa oleh kapital-kapital global untuk menguasai sumber daya alam dan manusia, berlawan dan berjuang untuk memisahkan diri dari bangsa yang menjajahnya. 

Kondisi ini membuat beberapa wilayah kemudian menentukan nasibnya sendiri, 

 digusur dan biaya hidup semakin tinggi, hal ini karena tempat ini dijadikan tempat perputaran modal bagi kapitalis. Bahkan tempat persinggahan untuk beberapa wilayah dari pegunungan tengah. 

Infrastruktur dibangun dengan cepat, pembangunan gedung-gedung pencakar langit dipercepat, bisnis penginapan atau perhotelan laris manis di tempat ini. 

Dilain sisi ada banyak masyarakat asli Papua yang tidak memiliki tempat tinggal, hingga tinggal di lereng bukit, tinggal di pinggiran kota bahkan tinggal di tempat-tempat yang tidak layak huni. 

Suprastruktur yakni sistem pendidikan, menciptakan pengajar (guru) dan anak untuk menelan mentah-mentah paham kapitalisme (paham untuk bersaing dan kehidupan individualisme).

Contohnya : setiap anak yang sukses adalah mereka yang bisa membahagiakan orang tuanya, yakni bekerja dan menghasilkan banyak uang. Tidak sedikit pernyataan ini 

Gagasan neoliberalisme lebih menekankan pada deregulasi pasar, privatisasi badan usaha milik negara campur tangan pemerintah yang terbatas, serta pasar internasional yang lebih terbuka. Namun, berbeda dengan liberalisme klasik yang diperkenalkan oleh Adam Smith dan David Richardo, neoliberalisme merupakan kebijakan ekonomi daripada sekedar sebuah perspektif ekonomi politik. Dapat dilihat lebih cermat penjelasan selanjutnya untuk menjelaskan definisi tersebut.

Kasus ini menambah kejahatan negara dalam sektor pendidikan di Papua, sehingga tidak ada sikap lain selain melawan.!!!!

Tentang kebijakan neoliberalisme dapat dibaca pada link: http://zuzangriapon.blogspot.com/2021/02/perempuan-papua-dalam-pagar_23.html