Papua: Konflik Agraria dan Perempuan

Bagian I

Oleh.Cinta G

Longmarch FRI-WP dan AMP Yogyakarta, 7 April 2018

Akhir-akhir ini masyarakat Indonesia panas membahas persoalan hak kepemilikan tanah, sehingga berdampak pada aktivitas sosial -ekonomi. Masyarakat Indonesia yang sebelum kemerdekaan (1945) hingga kini,  mayoritas bekerja  sebagai petani atau bekebun sekarang beralih pekerjaan karena kebanyakan lahan-lahan mereka digunakan untuk aktivitas Industri.

Aktivitas Industri ini berkaitan erat dengan Sistem kapitalisme global yang terus memproduksi program-program atau proyek-proyek untuk kepentingan kaum-kaum pemodal.

Indonesia merupakan salah satu wilayah yang luas dengan potensi Sumber Daya Alam (SDA) yang melimpah. Tanah yang luas dan SDA yang melimpah merupakan salah satu alasan besar pemodal terus melirik bahkan menginjakan kakinya di negara ini.

Ironisnya, kehadiran negara memiliki peran penting dalam mengamankan kepentingan pemodal asing, pemodal lokal maupun benih-benih pemodal lainnya.

Indonesia telah hamil sangat tua, seakan janin dalam kandungan adalah gambaran dari kapitalis itu sendiri yang sekian lama sekian besar, karena mendapat asupan bergizi dari yang mengandung (negara).

Dalam pertumbuhan dan perkembangan janin dibutuhkan suatu wadah yang dapat mencegah segala sesuatu yang dapat mengganggu pertumbuhan atau perkembangan janin tersebut maka, selaput pembukus janin, yaitu militer. Militer atau militerisme hadir sebagai pengaman kaum pemilik modal, bahkan dalam militer hampir semua jendral-jendral merupakan kapitalis-kapitalis lokal yang memanfaatkan kedudukannya.

Semakin parah adalah ketika Militer yang merupakan pengaman kaum pemodal merupakan pemodal itu sendiri juga menjadi pemimpin negara, maka yang terbentuk adalah sistem monopoli. Sehingga gerakan-gerakan rakyat untuk menolak bahkan melawan tanah-tanah dan hak-haknya akan dihadang oleh militer.

Hal ini terjadi di seluruh Indonesia. Kekuasaan militer di Indonesia dibenarkan oleh Greg poulgrain dalam buku bayang-bayang intervensi menjelaskan secara utuh bagaimana , pada tahun 1950-an ada perselingkuhan antara kubuh militer Indonesia dengan kapitalisme. perselingkuhan ini , juga bersemi pada saat politik global sedang bergejolak kencang , hal ini bedampak pada penjajahan atas wilayah Papua barat dan segala isinya.

Konflik Agraria dan Papua

Ager berasal dari bahasa yunani yang ladang atau tanah[1]. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia , agraria berarti urusan pertanian atau tanah pertanian , juga urusan pemilikian tanah.

Memandang kebelakang tentang situasi politik Indonesia akibat gejolak politik global yang dibelakangnya terjadi perselingkuhan antara militer Indonesia dan Kapitalis global telah terbentuk ‘aliansi gelap’   
ditambah lagi potensi pegunungan ‘Nemangkawi’ Sekarang pegunungan cartenz sebagai cadangan meneral terbesar di dunia telah didokumentasikan sebelum kemerdekaan politik Negara Indonesia (1945).
sehingga papua menjadi perbincangan hangat oleh pemodal-pemodal. Hal ini berlanjut pada keadaan dimana Soekarno sebagai presinden Republik Indonesia (RI) mengumandangkan Tri Komando Rakyat untuk merebut wilayah papua.
katanya ‘atas dasar Nasionalisme , satu perjuangan maka perlu membebaskan Rakyat papua’ sedangkan saat itu rakyat papua pun secara utuh telah siap untuk kemerdekaannya sendiri,
Untuk menentukan Nasibnya sendiri. Dijadikanlah papua sebagai Daerah Operasi Militer , pembantaian manusia, pemerkosaan dimana-mana , hal itu terjadi sejak tahun 1961-1969 . Seluruh rakyat papua dibantai apalagi rakyat papua yang menolak adanya integritas dibunuh hingga keluarganya.

Tercatat 500.000  ribu orang papua mati di tanahnya sendiri. Hal ini bukan rahasia lagi tapi inilah kenyataan bahwa ada kepentingan untuk mengusai lahan/tanah dari rakyat papua.

Setelah PEPERA atau Penentuan Pendapat Rakyat 1969, yang mana rakyat papua yang dilibat , tidak secara keseluruhan, juga dilakukan tidak demokratis, bahkan dalam bayang-bayang intimidasi militer. Rakyat papua yang dipilih untuk ikut, dipaksa untuk memilih bergabung dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam perjalanan sejarah 1961 hingga 1969 Indonesia mengalami ancaman perpecahan akibat ancaman perang Ideologi, sehingga lengsernya soekarno dan diganti oleh soeharto , yang mana soeharto merupakan salah satu aktor perselingkuhan dari kapitalis global yang hendak melancarkan kepentingan mereka di Papua. Soeharto justru memperkuat ‘aliansi gelap’ yang telah terbentuk antara kubuh militer indonesia dengan kapitalisme untuk mengisap dan mengekploitasi SDA dan SDM khususnya Papua.

Hingga saat ini, masih banyak kematian terstruktur yang terjadi selama Bangsa papua masih berada dalam kekuasaan NKRI. Wilayah papua masih didominasi oleh sistem pemerintahan serta pola Indonesia.

Hal ini menyebabkan rakyat papua terpinggirkan, miskin dan terabaikan. Sistem pendidikan yang dilaksanakan dinilai rasial dan diskriminatif . Penjajahan Indonesia di tanah papua dibungkus dengan pemanis ‘Nasionalisme, satu bangsa atau satu bahasa’. Kenyataannya Orang papua memilki bangsa yang berbeda dan tidak memiliki satu nasionalisme dengan bangsa Indonesia, tinjauan sejarah. Bahkan Bangsa Indonesia tidak memperlakukan manusia papua sebagai manusia secara utuh.

Kekuatan pemodal semakin kuat disebabkan pola hidup atau aktivitas sosial masyarakat papua yang bergantung dengan alam maupun mamanfaatkan alam untuk kepentingan Ekonomi, sosial dan budaya.

Alam juga dimakna manusia papua sebagai bagian dari kehidupan yang tidak bisa terlepaskan, begitupula tanah. Semua orang papua menganggap tanah adalah mama, yang mana kepercayaan bahwa mama adalah sumber kehidupan.

Mama adalah Sumber segala sesuatu , namun bila tanah/mama dieksploitasi maka, akan menganggu aktivitas sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat papua.

Dan hal itulah yang menyebabkan adanya kesadaran politik dari masyarakat papua untuk menyelesaikan konflik agraria ini, dengan cara mengusir segala kepentingan-kepantingan pemodal dan negara sebagai agen kapitalis di papua.

Hanya dengan ini, orang papua dapat hidup dengan aman tanpa adanya intimidasi , dan trauma yang mendalam dari militer maupun lainnya dengan kepentingan perebutan lahan.

Agraria dan Perempuan Papua

Orang papua mengakui bahwa Alam adalah kesatuan yang memberikan kehidupan , lalu tanah adalah mama ,yang mana digambarkan sebagai sesuatu yang selalu mencukupi kebutuhan manusia papua.

Hal ini berkaitan dengan peran perempuan papua. Dalam tatanan masyarakat papua masih mengakui adat sebagai Indentitasnya. Masyarakat papua yang kental dengan adat memberikan ruang bagi kaum perempuan dan kaum laki-laki sesuai kapasitas dan kebutuhan.
Bahkan ada pendidikan khusus yang berbasis gender yang mana untuk melatih sebelum hidup ketahapan selanjutnya , biasanya pendidikan itu diikuti saat usia anak-remaja. Namun, ketika masyarakat adat papua, bersentuhan langsung dengan peradaban dunia, ada hal-hal yang dipaksakan masuk kedalam tatanan hidup manusia papua.

Pola-pola pikir yang justru merusak tatanan yang sudah ada, membuat pola pikir yang berubah , pola pikir untuk saling kompetensi untuk monopoli bahkan saling membunuh.

Sehingga memanfaatkan kekuatan-kekuatan di adat untuk menindas yang lainnya.

Hal ini pun dirasakan oleh kaum perempuan papua, penindasan itu terasa berasal dari dalam , karena yang berinteraksi langsung adalah sesama orang papua padahal sebenarnya penidasan itu berasal dari luar, ketika ada sentuhan langsung dari peradaban luar.

Jika, dijabarkan aktivitas dulu bahwa kaum perempuan papua, bekerja keras di ladang, bekerja keras di tempat berlindung(rumah). Dalam sektor ekonomi, Perempuan papua yang bekerja di pasar, yang bekerja di kebun, yang bekerja di kantor dan berbagai tempat lainnya, meskipun dalam porsi pekerjaan dan honor dibedakan dengan kaum laki-laki.

Tanah digunakan sebagai alat untuk memenuhi kepentingan ekonomi, sosial dan budaya, dan yang mengelola itu didominasi oleh kaum perempuan tapi tidak dikuasai oleh kaum perempuan. Namun, ketika tanah tempat untuk produksi direbut oleh pemodal dan negara itulah saat dimana kaum perempuanlah yang akan dirugikan atas hal tersebut.

Kaum perempuan akan kesulitan dalam mendapatkan tempat untuk produski, apalagi kapitalisme global memberikan flatform baru melalui kriteria-kriteria jika ingin bekerja dengan pada tanah yang telah dialih fungsikan oleh mereka.

Kaum perempuan akan sangat dirugiakan karena tidak akan mendapatkan tempat tinggal dan tempat untuk produksi serta politik rasial yang direproduski kapitalisme menyebabkan akses untuk perempuan papua sangat susah.

Sehingga seharusnya PEMBERONTAKAN itu dilakukan oleh KAUM PEREMPUAN, karena KAUM PEREMPUAN yang sangat dirugikan , PEMBERONTAKAN itu seharusnya diinisiasi oleh banyak kaum PEREMPUAN PAPUA. PEMBERONTAKAN massa itu seharusnya dijalankan oleh kaum PEREMPUAN PAPUA. Perempuan papua seharusnya mengambil bagian tanpa ragu dan malu.

Karena tanah melambangkan kesucian dan Perjuangan perempuan papua dalam memberi kehidupan bagi bangsa dan wilayah papua.

Perjuangan pembebasan tanah papua seharusnya menjadi darah,daging, dan napas bagi kaum perempuan .

Hidup Perempuan Papua!
Hidup perempuan papua yang melawan!
Perjuangan sampai menang!

---

[1] H.Ali Achmad Chomzah ., Hukum Agraria ,Pertanahan Indonesia ,Jilid I., Jakarta : Prestasi Pustaka . 2004